Buat rekan rekan yg dapat MPT (Mitra Pemilik Tanah) berupa sebuah PT dengan proyek macetnya, lalu dikerjasamakan dengan kita (berbadan hukum PT juga), hati-hati soal perpajakannya, supaya tidak terjadi kasus seperti yang saya ceritakan dibawah ini;
#1. PROYEK MACET
Setting time; Tahun 2008
PT COBA COBA PROPERTINDO (CCP) yang berstatus pengembang coba coba (ownernya sebenarnya pebisnis otomotif) membeli lahan 3 ha. Tapi karena diserahkan kepada Project Manager yang unqualified dan tak memiliki Action Plan yg jelas, maka proyek terbengkalai saat baru dibangun satu blok saja. Semua ijin sudah turun, termasuk sertifikat sudah pecah.
#2. MENDAPAT MITRA
Owner proyek macet kemudian mendapat mitra seorang mantan Project Manager perumahan yang dimodali oleh mertuanya yang kaya raya, yang akan meneruskan proyek tersebut. Yaitu dengan cara mendirikan PT baru (PT. SEMANGAT BARU PROPERTINDO), dimana PT CCP mendapat share 40%, dan pengelola yang sekaligus bertindak sebagai pemodal mendapat share 60%. Skenario legal adalah melakukan PPJB, dimana PT SBP membeli lahan milik PT CCP.
Disepakati bahwa sisa lahan efektif seluas kisaran 16.000 m2 akan dibeli oleh PT SBP seharga 500.000/m2 dan dibayar parsial ke PT CCP sesuai luasan kavling yang terjual kepada konsumen.
# 3. PT SBP JUALAN LARIS MANIS
Dibawah kendali direktur baru, penjualan laris manis. Dalam setahun terjual kisaran 96 unit dengan luasan kavling terjual kisaran 9.400 m2.
Saat terjadi AJB PPAT dengan konsumen, maka pajak pajak yang dibayarkan adalah;
PEMBELI
- PPN (tanah dan bangunan)
- BPHTB
PENGEMBANG
- PPH Final
Atas kesuksesan penjualan tersebut, PT SBP sudah membayar tanah senilai 4,7 Milyar kepada PT CCP.
----------------------------
Deskripsi diatas hanya kata pengantar alias pendahuluan saja. Esensi masalah yang akan menjadi pembelajaran kita bersama adalah sebagai berikut;
BENCANA TERJADI
PT CCP mendapat tagihan pajak sebesar 940 juta, yaitu;
PPN 10% x 9.400 m2 x 500.000
= 470.000.000
Denda 100%
= 470.000.000
Apa yang terjadi???
Rupanya PT CCP mengira bahwa saat dia menerima pembayaran tanah dari PT SBP tidak menjadi obyek PPN. Akibatnya mereka tidak membuka Faktur Pajak kepada PT SBP dan juga tidak membayar PPN 10% x pembayaran tanah yang mereka terima dari PT SBP.
PT CPP tidak paham bahwa sebagai pengembang, saat mereka menjual tanah akan dikenai PPN. Akibatnya, kena denda 100%. Sudah jatuh tertimpa tangga. PT CPP berpendapat bahwa PPN sudah dibayar oleh Pembeli. Padahal itu adalah 2 hal yang terpisah. Masing masing dikenai PPN.
Semoga pembelajaran diatas mudah dipahami, dengan saya ilustrasikan lebih sederhana sbb ;
PT CCP menjual tepung kepada PT SBP.
Lalu PT SBP mengolah tepung tersebut menjadi kue, dan dijual kepada konsumen.
Saat PT CCP menjual tepung, mereka dikenai PPN atas tepung yang dijual.
Saat PT SBP menjual kue, maka pembelinya dikenai PPN atas harga kue nya. Walaupun tepung yang menjadi bahan dasar kue sudah pernah dibayar PPN nya.
KESALAHAN ATAU KELALAIAN PT CCP ADALAH MENGANGGAP BAHWA SAAT JUAL TEPUNG TAK PERLU MEMBAYAR PPN, KARENA PPN DIBAYAR SAAT NANTI JUALAN KUE.
Note;
Kalau anda membeli 'tepung' alias tanah dari petani (bukan pengembang berbentuk PT) maka saat beli 'tepung' tidak menjadi obyek PPN.
(Disadur dari “caragampang_jadipengembang@yahoogroups.com”)
source : http://tamankayuputih.blogspot.com
#1. PROYEK MACET
Setting time; Tahun 2008
PT COBA COBA PROPERTINDO (CCP) yang berstatus pengembang coba coba (ownernya sebenarnya pebisnis otomotif) membeli lahan 3 ha. Tapi karena diserahkan kepada Project Manager yang unqualified dan tak memiliki Action Plan yg jelas, maka proyek terbengkalai saat baru dibangun satu blok saja. Semua ijin sudah turun, termasuk sertifikat sudah pecah.
#2. MENDAPAT MITRA
Owner proyek macet kemudian mendapat mitra seorang mantan Project Manager perumahan yang dimodali oleh mertuanya yang kaya raya, yang akan meneruskan proyek tersebut. Yaitu dengan cara mendirikan PT baru (PT. SEMANGAT BARU PROPERTINDO), dimana PT CCP mendapat share 40%, dan pengelola yang sekaligus bertindak sebagai pemodal mendapat share 60%. Skenario legal adalah melakukan PPJB, dimana PT SBP membeli lahan milik PT CCP.
Disepakati bahwa sisa lahan efektif seluas kisaran 16.000 m2 akan dibeli oleh PT SBP seharga 500.000/m2 dan dibayar parsial ke PT CCP sesuai luasan kavling yang terjual kepada konsumen.
# 3. PT SBP JUALAN LARIS MANIS
Dibawah kendali direktur baru, penjualan laris manis. Dalam setahun terjual kisaran 96 unit dengan luasan kavling terjual kisaran 9.400 m2.
Saat terjadi AJB PPAT dengan konsumen, maka pajak pajak yang dibayarkan adalah;
PEMBELI
- PPN (tanah dan bangunan)
- BPHTB
PENGEMBANG
- PPH Final
Atas kesuksesan penjualan tersebut, PT SBP sudah membayar tanah senilai 4,7 Milyar kepada PT CCP.
----------------------------
Deskripsi diatas hanya kata pengantar alias pendahuluan saja. Esensi masalah yang akan menjadi pembelajaran kita bersama adalah sebagai berikut;
BENCANA TERJADI
PT CCP mendapat tagihan pajak sebesar 940 juta, yaitu;
PPN 10% x 9.400 m2 x 500.000
= 470.000.000
Denda 100%
= 470.000.000
Apa yang terjadi???
Rupanya PT CCP mengira bahwa saat dia menerima pembayaran tanah dari PT SBP tidak menjadi obyek PPN. Akibatnya mereka tidak membuka Faktur Pajak kepada PT SBP dan juga tidak membayar PPN 10% x pembayaran tanah yang mereka terima dari PT SBP.
PT CPP tidak paham bahwa sebagai pengembang, saat mereka menjual tanah akan dikenai PPN. Akibatnya, kena denda 100%. Sudah jatuh tertimpa tangga. PT CPP berpendapat bahwa PPN sudah dibayar oleh Pembeli. Padahal itu adalah 2 hal yang terpisah. Masing masing dikenai PPN.
Semoga pembelajaran diatas mudah dipahami, dengan saya ilustrasikan lebih sederhana sbb ;
PT CCP menjual tepung kepada PT SBP.
Lalu PT SBP mengolah tepung tersebut menjadi kue, dan dijual kepada konsumen.
Saat PT CCP menjual tepung, mereka dikenai PPN atas tepung yang dijual.
Saat PT SBP menjual kue, maka pembelinya dikenai PPN atas harga kue nya. Walaupun tepung yang menjadi bahan dasar kue sudah pernah dibayar PPN nya.
KESALAHAN ATAU KELALAIAN PT CCP ADALAH MENGANGGAP BAHWA SAAT JUAL TEPUNG TAK PERLU MEMBAYAR PPN, KARENA PPN DIBAYAR SAAT NANTI JUALAN KUE.
Note;
Kalau anda membeli 'tepung' alias tanah dari petani (bukan pengembang berbentuk PT) maka saat beli 'tepung' tidak menjadi obyek PPN.
(Disadur dari “caragampang_jadipengembang@yahoogroups.com”)
source : http://tamankayuputih.blogspot.com
nice artikel ... from http://rumah18.tk
ReplyDeletePengakuan tulus dari saya sendiri IBU ENDANG WULANDARI .saya mau mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga,serta dan rasa kagum yang setinggi-tingginya kepada KI KANJENG DEMANG,saya kerja sebagai PEMBATU HONGKONG selama 9 tahun di HONGKONG ,dengan gaji lebih kurang 2.jta 5000.ribu /bln,tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,apalagi setiap bulan harus mengirim uang dikeluarga di jawa barat, sudah lama saya mengetahui roomnya ini, juga sudah lama mendengar nama besar AKI, tapi saya termasuk orang yang tidak terlalu percaya dengan hal seperti itu, jadi saya pikir ini pasti kerjaan orang iseng tetapi kemarin waktu pengeluaran, saya coba2 pasang angka 6D benar2 tidak percaya dan hampir pingsang,angka yang di berikan KI KANJENG DEMANG ternyata fositip tembus, awalnya saya coba2 menelpon, saya bilang saya terlantar di HONGKONG, tidak ada ongkos pulang,terus beliau mebantu kasih angka 6D, lansung saya disuruh mendaptar jadi member mulanya saya tidak percaya, mungkin angka ini keluar, tapi dengan penuh pengharapan saya pasangin kali 100 lembar, sisa gaji bulan ternyata tembus….!!!sekali lagi terima kasih banyak KI KANJENG DEMANG, saya sudah kapok kerja jadi pembantu,rencana minggu depan mau pulang aja ke jawa barat,,buat AKI,saya tidak akan lupa bantuan dan budi baik AKI. yng berminak ingin minta angka goib silakan hubungi KI KANJENG DEMANG Di Nomr ini 081-234-666-039 terima kasih....????>>>ATAU KLIK DISINI
ReplyDelete